Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik
   mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
2. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat
   membentuk komite lainnya;
5. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun
   buku.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Menyelenggarakan RUPS;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Perseroan dan Dewan Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Komite Audit

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit tertanggal 15 Oktober 2024.

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 15 Oktober 2024.

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK Nomor 34”).

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 15 Oktober 2024, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2024. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/2014.

Dewan Komisaris:

Direksi: